Anak yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri sering kali mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, alhasil tidak jarang mereka terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum. Dalam kasus tertentu, anak yang melaksanakan tindak pidana bersinggungan langsung dengan aparat penegak hukum dan memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini membahas kasus anak yang berkonflik dengan hukum akibat tindak pidana pencurian berdasar atas putusan Pengadilan Negeri Jambi No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PN JMB. Rumusan masalahnya yakni analisis terhadap putusan tersebut serta penerapan alternatif penyelesaian melalui mekanisme diversi dalam sistem peradilan anak. Metode penelitian yang dipakai ialah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan sistem peradilan anak di Indonesia. Berdasar atas hasil penelitian, penerapan diversi dalam perkara ini berpedoman pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dengan memberi pidana 10 bulan yang tidak perlu dijalani apabila pelaku telah melaksanakan perdamaian dengan korban atau keluarganya secara tertulis. Hasil penelitian ini menegaskan bahwasanya sistem peradilan anak lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, alhasil diversi menjadi solusi yang lebih humanis dalam menangani anak yang bersinggungan dengan hukum guna mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap masa depan anak.