"Penelitian ini tujuannya guna menganalisa penerapan hak imunitas advokat, kendala
yang dihadapi, serta solusi untuk memastikan hak tersebut berjalan selaras dengan
ketentuan hukum. UU No 18 Tahun 2003 terkait Advokat mengakui hak imunitas
secara terbatas dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, di mana ketentuan utama
terdapat dalam Pasal 16. Hak ini diperkuat melalui Putusan No 3/PID.SUS-
TPK/2022 yang menegaskan perlindungan advokat dalam tindakan non-litigasi yang
dilaksanakan dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam
maupun di luar pengadilan. Dalam praktiknya, hak imunitas sering disalahgunakan
oleh advokat atau kurang dipahami oleh aparat penegak hukum lainnya, yang
mengakibatkan penyimpangan dalam penerapannya. Kajian ini memakai pendekatan
yuridis normatif untuk menelaah aspek hukum yang mengatur hak imunitas advokat
serta kendala yang muncul dalam implementasinya. Hasil kajian menunjukkan
bahwasanya efektivitas penerapan hak imunitas bergantung pada sinergi antar
lembaga penegak hukum, profesionalisme advokat, serta kepatuhan terhadap kode
etik dan prinsip iktikad baik dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Sebagai
studi kasus, kajian ini mengangkat perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri
Jambi dalam Putusan No 3/PID.SUS-TPK/2022, di mana seorang advokat didakwa
karena menghalangi penyidikan kasus korupsi. Temuan ini menegaskan perlunya
pemahaman yang lebih baik terkait batasan hak imunitas advokat guna mencegah
penyalahgunaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak."