Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran, faktor penyebab, serta efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Umum di Provinsi Jambi dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang dominan meliputi politik uang, manipulasi suara, penyebaran hoaks, serta pelanggaran netralitas aparatur penyelenggara dan pemerintah. Hukum positif telah menyediakan mekanisme penanganan melalui Bawaslu, Gakkumdu, serta proses peradilan dengan sanksi pidana, administratif, dan etik, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala pembuktian, keterbatasan waktu penanganan perkara, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelanggaran tersebut dipandang sebagai perbuatan risywah, ghisysy, dan pengkhianatan amanah yang dikenai sanksi ta’zir demi menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Terdapat konvergensi nilai antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menegakkan prinsip kejujuran, keadilan, serta integritas demokrasi, sehingga sinergi keduanya diperlukan untuk mencegah pelanggaran Pemilu secara lebih efektif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas di Provinsi Jambi.