Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena lubuk larangan serta proses dan efektivitas penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di kawasan Lubuk Larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo. Lubuk larangan merupakan kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan perairan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta memperkuat nilai sosial dan religius masyarakat. Namun, maraknya pencurian ikan menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan aset komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ikan lebih efektif dilakukan melalui mekanisme hukum adat karena dinilai lebih responsif, menjaga harmoni sosial, serta memberikan efek jera yang sesuai dengan nilai lokal. Sementara itu, penerapan hukum positif belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi masyarakat. Integrasi antara hukum adat, hukum positif, dan nilai-nilai hukum pidana Islam diperlukan untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum adat dan praktis bagi pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan perlindungan sumber daya perairan berbasis kearifan lokal.