Logo UIN

Digital Library - UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PENYELESAIAN KASUS PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENURUT UU NO 16 TAHUN 2011 DI KABUPATEN SAROLANGUN

SARI, RANITA (2023) PENYELESAIAN KASUS PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENURUT UU NO 16 TAHUN 2011 DI KABUPATEN SAROLANGUN. Other thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eksistensi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Sarolangun, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerkosaan anak di bawah umur adalah tindakan yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia, sehingga korban memerlukan akses terhadap bantuan hukum yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, dan korban pemerkosaan anak di bawah umur. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara dan penelusuran informasi terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi lembaga bantuan hukum di Kabupaten Sarolangun masih terbatas dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pemerkosaan anak di bawah umur. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memberikan bantuan hukum, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan lembaga bantuan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum, dan kurangnya koordinasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum. Selain itu, korban pemerkosaan anak di bawah umur seringkali menghadapi tantangan dalam melaporkan kasus dan mendapatkan akses ke sistem peradilan yang adil. Untuk meningkatkan eksistensi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pemerkosaan anak di bawah umur, perlu adanya upaya yang terkoordinasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum. Langkah-langkah yang diusulkan antara lain peningkatan anggaran dan sumber daya manusia, pelatihan bagi para penegak hukum dan petugas lembaga bantuan hukum, serta kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum bagi korban pemerkosaan anak di bawah umur.
"

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Nadia Rezky
Date Deposited: 10 Mar 2026 07:26
Last Modified: 10 Mar 2026 07:26
URI: http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/5344

Actions (login required)

View Item
View Item