ABSTRAK

Nama : Meza Syawliya
Nim : 101200018
Judul : Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kelurahan Muara Kelingi
Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan)
Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Apa Faktor yang Menyebabkan
terjadinya Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat di Kelurahan Muara Kelingi,
Bagaimana Dampak Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat di Kelurahan Muara
Kelingi, dan Apakah ada Upaya dari Pihak KUA Untuk Meminimalisir Praktek
Pernikahan Dini Yang Tidak Tercacat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Di Kelurahan Muara Kelingi. Skripsi ini menggunakan pendekatan
deskriptif dengan bentuk metode pengumpulan data dengan cara observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Adapun informasi daripada penelitian ini adalah
ketua adat Muara Kelingi, Kepala KUA sebagai perwakilan dari KUA Kecamatan
Muara Kelingi, Ustadz sebagai salah satu tokoh masyarakat, dan Lurah dan
Sekretaris Lurah yang mewakili Kantor Kelurahan Muara Kelingi. Selanjutnya
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni memaparkan
keadaan objek penelitian sebagaimana keadaan sebenarnya kemudian dianalisis
kesesuaiannya dengan hukum Islam. Setelah itu diambil kesimpulan dengan pola
pikir deduktif, yakni yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang
bersifat khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek pernikahan dini
yang dilakukan di Kelurahan Muara Kelingi bisa dinyatakan sah menurut hukum
Islam. Namun, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku di
seluruh wilayah negara Indonesia menyatakan bahwa tindakan bagi pernikahan
dini yang tidak tercatat merupakan perbuatan yang tidak dilarang dan dianggap
tidak sah menurut negara. Senada dengan hukum Islam yang mengatur proses
khitbah atau lamaran sebelum perkawinan dimaknai sebagai proses perkenalan
bagi kedua calon suami dan istri sekaligus sebagai wadah untuk mempererat
hubungan keluarga kedua belah pihak. Sehingga, praktek Pernikahan Dini yang
Tidak Tercatat dilakukan oleh masyarakat Keluarahan Muara Kelingi baik
menurut hukum adat maupun hukum Islam memiliki pandangan yang sama yaitu
merupakan perbuatan yang tidak baik, sekalipun pada akhirnya pernikahannya

dapat dinyatakan sah. Sesuai dengan kesimpulan diatas, diharapkan kepada anak-
anak muda, para orangtua untuk tetap berpegang teguh kepada hukum Islam,

Undang-undang serta hukum Adat dalam melaksanakan perkawinan ini. Karena di
dalam aturan itu terdapat nilai yang bisa membawa bahtera perkawinan itu ke
dermaga kebahagiaan yang diimpikan setiap orang.