Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis HAM di Kemenkumham Provinsi Jambi, dan faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Permenkumham tersebut. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 dan faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam implementasi Permenkumham tersebut di Kemenkumham Provinsi Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis HAM di Kemenkumham Provinsi Jambi telah berhasil berjalan efektif. Pelayanan memprioritaskan kelompok rentan tanpa diskriminasi, menerapkan prinsip kesetaraan, mengintegrasikan tata pelayanan offline dan online, sinergi merancang produk pelayanan sesuai prinsip HAM, penekanan pada prinsip keadilan, pemberdayaan sarana penunjang dan penyediaan tempat parkir khusus untuk kelompok rentan, serta penerimaan masukan masyarakat yang positif menunjukkan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik melalui tata kelola yang baik. Kedua, faktor kendala dalam implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 di Kemenkumham Provinsi Jambi adalah kurangnya pelaksanaan pelayanan berbasis bahasa isyarat untuk tunarungu dan gangguan jaringan pada pelayanan publik. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tidak signifikan mengganggu pelayanan publik berbasis HAM."