Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar 1945 dan tinjauan ketatanegaraan Islam terhadap pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar 1945. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reaseach). Hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi alasan dimasukkannya Pasal mengenai pemakzulan pada amandemen ketiga UUD 1945 adalah untuk memberi kepastian hukum mengenai pemakzulan, karena sebelum amandemen tidak ada peraturan yang terperinci yang mengatur tentang pemakzulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemakzulan Presiden menurut Hukum Tata Negara dan Hukum Islam pada hakikatnya sama, hanya penjelasannya saja yang sedikit berbeda, Pemakzulan merupakan pemanggilan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk majelis dan didalam Islam dikenal dengan majelis Syura’ (musyawarah). Mengenai mekanisme pemberhentian Kepala Negara, tidak dikemukakan secara detail juga tidak ada kesepakatan para fuqaha tentang siapa yang berwenang memberhentikannya. Sedangkan perbedaaanya adalah dalam hukum Islam tidak diatur secara detail bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden, sementara dalam Hukum Tata Negara telah diatur dalam UUD 1945 dan UU MK No. 24 Tahun 2003. Dalam Islam apabila Presiden telah melakukan pelanggaran perjanjian kontrak sosial atau menghianati Negara, rakyat dapat mengakhiri kekuasaannya melalui kekerasan, peperangan bahkan dengan pembunuhan sekalipun. Sementara dalam Hukum Tata Negara , apabila Presiden yang dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka penurunan Presiden dari jabatannya dengan melalui proses hukum atau musyawarah yang telah diatur dalam UUD 194.