ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XX/2022. Menggunakan metode
penelitian hukum normatif, fokus penelitian adalah kedudukan hukum pemohon
dan substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan
pemohon Dian Leonardo Benny memiliki kedudukan hukum yang kuat, terbukti
melalui pemenuhan syarat konstitusional sebagai warga negara Indonesia yang
berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, mengungkap kelemahan signifikan dalam
penafsiran hukum, terutama pada Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP. Ketidakjelasan
definisi "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" berpotensi menciptakan
ruang multitafsir yang merugikan hak privasi warga negara. Perspektif teori negara
hukum, pengujian konstitusional, dan kepastian hukum menekankan perlunya UU
PDP yang selaras dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak
individual. Penelitian merekomendasikan perbaikan komprehensif, termasuk
pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi dan peningkatan kapasitas
penegakan hukum. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya keseimbangan
antara kepentingan negara dan hak konstitusional warga negara dalam
perlindungan data pribadi.
Kata kunci: Konstitusionalitas, Perlindungan Data Pribadi, Putusan Mahkamah
Konstitusi, Hak Privasi