Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dan memahami bagaimana, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi pertemuan para pihak yang terlibat dan mencari solusi penyelesaian yang adil. Konflik agraria antara Suku Anak Dalam dan PT. Adimulia Palmo Lestari berawal dari upaya perusahaan tersebut untuk mengembangkan konsesi pertambangan dan perkebunan di wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup komunitas adat Suku Anak Dalam. Dengan adanya Perda No. 8 Tahun 2024, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kini memiliki dasar hukum untuk menerbitkan sertifikat hak komunal atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan mencegah tumpang-tindih klaim antara masyarakat dan perusahaan. Adapun selama proses mediasi yang dilakukan itu berlangsung, pihak Kantor Pertanahan juga berkolaborasi dengan pihak lain yaitu Tim Terpadu Kabupaten Batanghari dan Tim Penanganan dan Penyelesaian Kasus esternal antar instansi sesuai dengan Permen ATR/KBPN 21/2020 yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 11 menyatakan bahwa mediasi adalah cara Penyelesaian Kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau mediator pertanahan.