Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui “Implementasi Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari”,Bagaimana proses pelayanan publik dalam pengurusan sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari Apa faktor yang mempengaruhi proses pelayanan publik dalam pengurusan sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan menganalisa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan mengenai Impelemntasi pelayanan publik kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari dapat di tarik kesimpulan bahwah proses pelayanan publik dalam pegurusan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari Sertifikasi tanah ini secara garis besar ada dua bagian. Pertama berdasarkan aturan pertama kali, yang ke dua pencatanan perubahan data. Pendaftaran pertama kali itu artinya yang masih mentah yang belum ada sertifikat kita daftarkan hak nya sesuai dengan UUPA, jadi yang mendasari dalam pelaksanaan tugas nya ialah pertama UUPA kemudian BP2497 itu adalah proses pendaftaran tanah. Pendaftaran pertama kali itu ada di bagi dua lagi, pertama melalui program yang di berikan pemerintah kepada masyarakat yang kita kenal sekarang program strategis nasional PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap, kemudian ada redistribusi tanah kemudian lintas sektor kemudian ada sertifikasi tanah pertanian, kemudian yang rutin masyarakat yang mendaftarkan tanah pertama itu melalui madiri datang ke kantor BPN di loket itu namanya pekerjaan rutin jadi masyarakat harus membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), itu yang membedakan yang pemerintah dengan yang mandiri.