ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan di Kota
Jambi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan
penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota
Jambi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan pendekatan
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan data primer
dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya meningkatkan pajak
daerah dapat dikatakan bahwa Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi
Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah Dikota Jambi masih evaluasi
cendrung menurun. Sebab dilihat dari data yang peneliti kumpulkan dan analisis
diperoleh bahwa ada beberapa kegiatannya belum menunjukkan capaian
keberhasilan yang diharapkan sehingga masih ditemukannya ketidakpuasan wajib
pajak terhadap pelayanan yang diberikan kemudian sistem pengawasan yang belum
maksimal pada Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
Pemungutan pajak daerah, diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian ada beberapa faktor
pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah,
faktor pendunkungnya yaitu adanya self assessment sytem, dan
pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Sedangkan faktor
penghambatnya yakni berupa perlawanan pasif dan perlwanan aktif yaitu
rendahnya kesadaran wajib pajak yang menyebabkan penurunan dari penerimaan
pajak daerah.

Kata Kunci: BPPRD, PAD, Kewenangan.