ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi terhadap
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terutama dalam
permasalahan penanganan bencana banjir yang terjadi di Desa Kuala Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selain itu, penelitian ini juga untuk
mengetahui seperti apa bentuk perlindungan terhadap masyarakat sebagai korban
banjir berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak sebagai dampak bencana,
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa penelitian hukum
empiris dengan pendekatan pendekatan kasus yang terjadi. Pendekatan konseptual
perundang-undangan juga digunakan untuk melihat implementasi peraturan hukum
dalam perspektif kewenangan negara. Pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan observasi ke Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten
Indragiri Hilir. Selain itu juga dengan melakukan wawancara secara langsung
kepada para aparatur desa, petuga BPBD, dan tokoh masyarakat Desa Kuala
Keritang. Dokumentasi dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen hukum
terkait dengan objek penelitian ini, seperti undang-undang dan aturan lainnya. Hasil
penelitian menunjukan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2019 belum berjalan optimal, hal ini terkait dengan infrasturktur, pendanaan,
maupun kesadaran masyarakat yang masih rendah. Bentuk perlindungan hukum
terhadap masyarakat sebagai korban terdampak bencana banjir juga belum
maksimal dilakukan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlunya sinergitas
antara pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang terkait pada perlindungan
akibat bencana banjir yang terjadi demi pembangunan berkelanjutan di Desa Kuala
Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
Kata Kunci: Bencana Banjir, Implementasi Hukum, Perlindungan Masyarakat.