"ABSTRAK
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 26 Juni 2002 mengeluarkan Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan (ujrah) atas barang jaminan (marhūn) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, dalam praktiknya, biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah di Pegadaian Syariah cenderung berbeda tergantung pada besar kecilnya jumlah pinjaman, khususnya ketika pinjaman berada di bawah nilai maksimum. Fenomena ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan fatwa yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: praktik akad ijarah dalam jasa penyimpanan barang di Pegadaian Syariah Cabang Jambi, serta implementasi Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 tentang rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya ijarah yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Jambi susah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002, perhitungan ijarah tidak didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan itu sendiri. Biaya ijarah= Nilai taksiran/Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/10 hari – (Ijarah asal x Presentase Diskon Ijarah). Kemudian pegadaian syariah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada tarif jasa simpan, sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan yang diberikan nasabah untuk Pegadaian Syariah Cabang Jambi. Dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya risiko yang akan diterima pihak Pegadaian Syariah, bila risiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila risiko yang akan diterima pihak Pegadaian Syariah sedikit maka pemberian diskon akan semakin besar.
"