"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan sulh, kontribusi dan implikasi
hukumnya terhadap perlindungan hak para pihak dan kepentingan terbaik anak, serta
faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya dalam penyelesaian sengketa hadanah di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-
sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan seorang
Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan seorang Pegawai Sulh, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan statistik, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sulh dilaksanakan melalui pendaftaran perkara, penilaian kesesuaian perkara, penjadwalan Majlis Sulh, perundingan yang difasilitasi Pegawai Sulh, perumusan persetujuan, dan pengesahan
oleh hakim. Kontribusi sulh mencakup penyediaan forum yang netral, fasilitasi
komunikasi, pembentukan terma pengasuhan yang operasional, perlindungan
partisipasi para pihak, dan pemberian kekuatan hukum melalui perintah Mahkamah.
Pada tahun 2024, tingkat penyelesaian administratif perkara sulh pada tingkat
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan mencapai 92,31%, sedangkan proporsi
persetujuan berhasil di antara perkara yang berakhir berhasil atau gagal mencapai
72,12%. Untuk Putrajaya, proporsinya mencapai 71,14%. Statistik tersebut
mencakup berbagai perkara keluarga dan tidak memisahkan perkara hadanah. Faktor
pendukung meliputi dasar hukum dan prosedur yang jelas, kompetensi Pegawai Sulh, komunikasi terbuka, serta kesediaan para pihak berunding. Faktor penghambat
meliputi ketidakhadiran, konflik emosional, ketidakpercayaan, ketidakseimbangan
kedudukan, ketidakjelasan terma, dan ketidakpatuhan. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa sulh berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hadanah
yang damai, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, tetapi kualitas
hasilnya tetap bergantung pada keamanan proses, kejelasan persetujuan, pengawasan
hakim, dan kepatuhan para pihak."