ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan ambang batas
pencalonan kepala daerah menurut Keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.
Metode penelitian yuridis normatif, dan beberapa teknik analisis data yang

digunakan, Hasil penelitian menemukan bahwa Putusan MK Nomor. 81/PUU-
XIV/2016, MK menegaskan bahwa ketentuan ambang batas dimaksudkan

untuk mencegah fragmentasi politik yang berlebihan dan memastikan hanya
calon yang memiliki dukungan politik signifikan yang dapat maju dalam
pilkada. Putusan MK telah memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan
memberikan penegasan terhadap aturan ini dengan tujuan menjaga
keseimbangan representasi politik dan kompetisi yang sehat dalam pilkada,
Pengaturan ambang batas pencalonan Kepala Daerah menurut Keputusan MK
No. 60/PUU-XXII/2024 telah sesuai dengan situasi saat ini. Namun, Putusan

MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 di satu sisi membuka kran demokrasi seluas-
luasnya dengan memberikan keleluasaan kepada partai politik untuk

mencalonkan kandidatnya masing-masing. Di sisi yang lain, putusan ini

tentunya berpotensi menimbulkan pertentangan dengan peraturan undang-
undang lain dengan substansi yang sama seperti Pasal 222 UndangUndang

Nomo 7/2017 tentang Pemilu mengenai Presidential Threshold (PT).
Kata Kunci : Putusan, Pertimbangan Ambang Batas, Pencalonan Kepala Daerah.