ABSTRAK

Permohonan isbat nikah merupakan salah satu upaya hukum yang diajukan
pasangan suami istri untuk mendapatkan pengakuan negara terhadap pernikahan
yang telah dilangsungkan secara agama namun belum tercatat di (KUA).
Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan hakim menolak
permohonan isbat nikah dalam perkara Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Jmb. di
Pengadilan Agama Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua faktor utama yang
melatarbelakangi penolakan permohonan ini, yaitu kurangnya bukti keabsahan
pernikahan dan keputusan pemohon untuk menikah ulang di KUA. Kurangnya
bukti dalam perkara ini membuat hakim tidak dapat memastikan keabsahan
pernikahan sesuai dengan hukum negara. Selain itu, niat pemohon untuk menikah
ulang di KUA menjadi pertimbangan hakim untuk menolak perkara, karena
pencatatan ulang akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan sesuai
dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari perspektif teori maslahah
mursalah, keputusan hakim selaras dengan prinsip kemaslahatan karena
memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan serta
memastikan hak anak diakui oleh negara. Dengan demikian, penolakan
permohonan isbat nikah dalam perkara ini merupakan langkah yang tepat sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan aspek kepastian
dan perlindungan hukum bagi pihak terkait.
Kata Kunci: Pernikahan, Penolakan Isbat Nikah, Pengadilan Agama.