ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis politik hukum pembatasan e-commerce dalam media sosial
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023. Regulasi ini diterapkan
untuk mencegah praktik bisnis tidak sehat, manipulasi harga, serta mengatur kegiatan
perdagangan melalui sistem elektronik lintas negara. Permendag No 31 Tahun 2023 juga
melarang media sosial merangkap sebagai marketplace dan menampilkan iklan yang
melanggar hukum. Selain itu, peraturan ini menetapkan tanggung jawab operator e-commerce
untuk memantau dan memastikan kepatuhan pedagang asing terhadap standar nasional.
Penelitian ini menemukan bahwa Permendag No 31 Tahun 2023 bertujuan menciptakan
persaingan yang sehat, melindungi produsen lokal, dan memastikan kepatuhan terhadap
hukum Indonesia. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan pengawasan, sosialisasi,
kerja sama internasional, pemberdayaan UMKM, dan evaluasi regulasi secara berkala untuk
mengakomodasi dinamika pasar e-commerce.
Kata Kunci: Politik hukum, e-commerce, media sosial, Peraturan Menteri Perdagangan
No. 31 Tahun 2023.