ABSTRAK

Nama : Darussalim
NIM : 105180236
Judul : FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN
2016 TENTANG PENGAWASAN DI DESA PULAU BAYUR
KECAMATAN PAMENANG SELATAN KABUPATEN
MERANGIN PROVINSI JAMBI
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
110 Tahun 2016, dengan studi kasus di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Pamenang
Selatan, Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam,
observasi, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi
pengawasan BPD telah berjalan, namun masih terdapat berbagai kendala, seperti
kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi, lemahnya koordinasi
antara BPD dan pemerintah desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam
proses pengawasan. Meskipun demikian, BPD telah memberikan rekomendasi
yang konstruktif terkait pengelolaan anggaran desa, khususnya dalam pengawasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Beberapa rekomendasi
tersebut mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta
pelibatan masyarakat dalam evaluasi program desa. Namun, implementasi
rekomendasi ini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas
anggota BPD. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi
anggota BPD, penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa,
serta strategi pemberdayaan masyarakat agar pengawasan dapat berjalan lebih
efektif dan transparan.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, BPD, APBDes, Desa Pulau Bayur, Partisipasi
Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016