ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tilang Elektronik Sebagai Alat
Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Tanjab
Barat dalam Perspektif Undang-undang No 22 Tahun 2009 dan
Maqashid Al-Syariah. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya
angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi
permasalahan di wilayah tersebut. Penegakan hukum berbasis tilang
elektronik (ETLE) menjadi inovasi untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian ini
menggunakan metodologi penelitian empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan, dengan data
primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi di Polres Tanjab Barat.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan tilang elektronik di Polres Tanjab Barat dilakukan
melalui tahapan perancangan platform Mobile ETLE, pelatihan
petugas, sosialisasi kepada masyarakat, uji coba pelaksanaan, hingga
penerapan penuh. Penerapan ini berdampak positif terhadap
peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas dan penurunan angka
pelanggaran. Namun demikian, beberapa kendala tetap dihadapi,
seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi teknologi
masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan. Upaya untuk
mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan
pemerintah daerah, peningkatan sarana prasarana, serta pelaksanaan
sosialisasi yang berkelanjutan.Dari perspektif Maqashid Al-Syariah,

penerapan ETLE sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifdz al-
nafs), harta (hifdz al-mal), akal (hifdz al-‘aql), agama (hifdz al-din), dan

keturunan (hifdz al-nasl). ETLE berfungsi sebagai instrumen untuk
menjaga keselamatan masyarakat dan menegakkan keadilan secara
merata, sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
Kata Kunci: Tilang Elektronik, ETLE, Undang-Undang No. 22 Tahun
2009, Maqashid Al-Syariah, Polres Tanjab Barat.