ABSTRAK

Nama : Tantri Mega Putri
NIM : 105200175
Judul : Analisis Respon Pemerintah Kota Jambi terhadap Pengendalian

Perdagangan Pakaian Bekas Impor

Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana respon pemerintah Kota Jambi dan
apa saja kendala-kendala yang dialami, terkait maraknya kegiatan perdagangan
pakaian bekas impor di Kota Jambi saat ini, dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022. Studi ini menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi ini menggunakan teori Steven M.
Chaffe dan teori Merilee S. Grindle mengenai hasil penelitian menunjukkan
bahwa: pertama, dilihat dari respon kognitif bahwa Pegawai Disperindag Kota
Jambi mengetahui aturan larangan perdagangan pakaian bekas impor namun tidak
mengetahui secara detail. Dilihat dari respon afektif Pemerintah Kota Jambi setuju
dengan peraturan ini karena selain memberikan dampak buruk bagi pelaku
UMKM juga berpotensi menimbulkan penyakit menular dan dilihat dari respon
konatif telah ada penindakan yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dan instansi
– instansi terkait mulai dari melaksananakan sosialisasi potensi penyakit akibat
pakaian bekas, melakukan pendataan jumlah pedagang pakaian bekas, memantau
jalur pintu masuknya pakaian bekas dari luar negeri sampai dengan penindakan
berupa razia dan penyitaan pakaian bekas dari pedagang dan distributor. Kedua,
ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan implementasi
seperti ketiaadaan kerjasama vertikal yakni dari pemerintah pusat, kurang
melakukan sosialisasi dan memberi arahan kepada pemerintah daerah, hubungan
kerja horizontal yang tidak sinergis, tindak lanjut sudah dilakukan oleh masing –
masing instansi yang berwenang, namun waktu yang relatif singkat dan
keterbatasan sumber daya membuat pencegahan dan penindakan tidak dapat
maksimal dilaksanakan dan kendala yang terjadi dilapangan seperti pakaian bekas
impor tersebut sudah bercampur dengan pakaian lokal, tingginya minat dari
pembeli dan keterbatasan anggaran. Kendala ketiga adalah penolakan terhadap
perubahan yang datang dari publik maupun birokrasi sendiri, penolakan dari
pedagang karena merupakan mata pencarian mereka, penolakan dari konsumen
karena merasa terbantu dengan adanya pakaian bekas ini dan penolakan dari
birokrasi itu sendiri karena menilai pemerintah tidak tepat dalam melarang impor
pakaian bekas.
Kata Kunci : Respon, Pakaian Bekas Impor, Pemerintah