ABSTRAK

Nama : Sri Ayu Wandira
Nim : 106190060
Judul : Sistem Pemungutan BPHTB Dalam Jual Beli Tanah Dan Bangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Di Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Abstrak : Penelitian ini mendalam tentang Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam konteks jual beli tanah dan bangunan di
Kabupaten Muaro Jambi, dengan penekanan pada aspek hukum yang diatur oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang
merupakan jenis penelitian hulum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian
secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi
didalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan kompleksitas sistem
pemungutan BPHTB di Kabupaten Muaro Jambi. Sistem ini mencakup beberapa
komponen, termasuk Wajib Pajak, Objek Pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NPOP), dan
Tarif Pajak. Meskipun telah terjadi pencapaian positif dalam pengumpulan pajak,
tantangan penghindaran pajak masih relevan. Pemerintah daerah perlu memantau
dengan cermat dan terus meningkatkan pemahaman Wajib Pajak agar penerimaan
pajak BPHTB dapat dioptimalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, penelitian juga mengamati implementasi pemungutan BPHTB di
Kabupaten Muaro Jambi, yang secara umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022. Aspek hukum, teknis, dan ekonomi terpenuhi dengan baik. Upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat, sosialisasi, penegakan hukum, dan pemanfaatan
teknologi informasi telah berhasil dilaksanakan. BPHTB menjadi sumber pendapatan
penting yang mendukung pembangunan daerah dan kontribusi terhadap
perekonomian lokal. Namun, perlu diperkuat lagi sosialisasi, penegakan hukum, dan
pemanfaatan teknologi informasi agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efisien
dan efektif sesuai dengan tujuan undang-undang.
Kata Kunci: BPHTB, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Kabupaten Muaro
Jambi, Pemungutan Pajak, Pendapatan Daerah, Implementasi, Sistem Pemungutan,
Penghindaran Pajak, Teknologi Informasi, Sosialisasi, Kontribusi Ekonomi, Hukum
Pajak.