ABSTRAK

Pedagang kaki lima selalu menjadi polemik di berbagai kalangan, baik di
kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Keberadaannya sering
berhubungan dengan masalah penertiban, sehingga sangat diperlukan penegakan
hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota, penegakan hukum adalah
upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang
kaki di atas trotoar Jalan HOS. Cokroaminoto, Kel. Selamat, Kec. Telannaipura,
Kota Jambi Nomor 05 tahun 2006 tentang Penataan Pegadang Kaki Lima dan
untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat
penegakan hukum tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris.
Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan studi
lapangan, wawancara dengan nara sumber yaitu Para pedagang yang berjualan di
atas trotoar pada area Jalan HOS. Cokroaminoto, Kel. Selamat, Kec.
Telannaipura, Kota Jambi, Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara subtansi penegakan hukum pedagang
kaki lima oleh pemerintah daerah kota Jambi ditetapkan Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana
dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur penegakan
hukum terhadap PKL dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan
Polisi Pamong Praja kota Jambi yang berwenang melakukan penertiban telah
bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak
dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih
terbilang rendah, sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat.
Terhadap pedagang kaki lima yangtidak memiliki izin, oleh Satpol Polisi Pamong
Praja mengambil tindakan memberikan peringatan lisan dan tertulis sampai
dengan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima