ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta dampaknya terhadap
kepastian hukum ASN dari perspektif Siyasah Dusturiyah.. Permasalahan utama
yang diangkat adalah adanya ketidaksesuaian antara kerangka hukum yang telah
diatur dengan implementasi di lapangan, yang berpotensi merugikan hak-hak
ASN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal
research).. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen, dengan
mengkaji bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder
berupa literatur, jurnal, dan putusan pengadilan.. Analisis data dilakukan secara
kualitatif-normatif untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum positif dengan
prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlindungan hukum bagi ASN dalam proses PTDH belum berjalan efektif. Hal
ini disebabkan oleh dua faktor utama: (1) masih ditemukannya pelanggaran
prosedur (due process of law) oleh instansi pemerintah saat menjatuhkan sanksi,
dan (2) keterbatasan efektivitas jalur penyelesaian sengketa administratif, di mana
keputusan Banding Administratif tidak memiliki kekuatan mengikat.. Dampak
dari kondisi ini adalah terciptanya ketidakpastian hukum bagi ASN. Dari
perspektif Siyasah Dusturiyah, ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2023 secara
normatif telah selaras dengan prinsip al-'adalah dan asy-syura, namun
implementasinya masih memerlukan perbaikan agar dapat mewujudkan keadilan
substantif dan kemaslahatan publik secara paripurna. Disarankan agar pemerintah
melakukan penyempurnaan regulasi untuk memperkuat kekuatan mengikat
keputusan Banding Administratif dan meningkatkan sosialisasi prosedur PTDH
kepada seluruh pejabat terkait..
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, ASN, PTDH, Kepastian Hukum, Siyasah
Dusturiyah