ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik hadis larangan memungut pajak
dan implikasinya terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi pustaka (library research) menggunakan metode takhrij dan fahmil hadis.
Sumber data primer berasal dari kitab-kitab hadis dalam kutubut tis’ah, sedangkan
data sekunder diperoleh dari literatur fiqih, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dalam perspektif Islam tidak dikenal
secara eksplisit seperti sistem modern, melainkan terintegrasi dalam sistem
keuangan publik yang berlandaskan syari’ah melalui zakat, kharāj, jizyah, dan
ushur. Analisis terhadap hadis-hadis larangan memungut pajak menunjukkan
bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan ditujukan pada praktik
al-Maks (pungutan zalim) yang diambil secara tidak adil dan tanpa dasar syari’ah.
Hadis-hadis yang dikaji memiliki kualitas yang beragam, dari shahih hingga dha’if,
namun keseluruhan konteks menunjukkan perlindungan terhadap kezaliman fiskal.
Implikasinya terhadap kebijakan Tapera menunjukkan bahwa program ini tidak
termasuk dalam kategori al-Maks karena memiliki tujuan kemaslahatan umum
yang jelas dan dana dikelola sebagai tabungan yang dikembalikan kepada peserta.

Namun, kebijakan ini perlu memenuhi prinsip keadilan (al-‘Adl) dan kerelaan (al-
Ridha) dalam Islam, serta sejalan dengan Maqashid al-Syari’ah. Penelitian ini

merekomendasikan implementasi mekanisme syari’ah dalam pengelolaan dana
Tapera, peningkatan transparansi, dan fleksibilitas kewajiban iuran sesuai dengan
kondisi peserta.
Kata Kunci: Kritik Hadis, Pajak, Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)