ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasus pemerkosaan terhadap
anak kandung dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam, dengan
menitikberatkan pada bagaimana kedua sistem norma tersebut diterapkan dalam
praktik, serta bagaimana masyarakat dan aparat terkait merespons kejahatan
seksual dalam lingkup keluarga. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi
bentuk perlindungan terhadap korban serta hambatan yang muncul dalam
implementasi aturan adat dan prinsip hukum Islam pada konteks sosial
masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian
hukum yang memadukan pendekatan normatif dengan data empiris di lapangan.
Data normatif diperoleh dari literatur hukum adat, ketentuan fikih, dan regulasi
terkait, sedangkan data empiris diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat,
tokoh agama, aparat penegak hukum, dan masyarakat di wilayah yang masih
menerapkan hukum adat. Observasi terhadap praktik penyelesaian perkara adat
dan dokumentasi kasus juga dilakukan untuk melihat bagaimana norma adat dan
kaidah hukum Islam diimplementasikan secara nyata. Data kemudian dianalisis
secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara norma yang tertulis dan
realitas praktik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerkosaan
anak kandung dipandang sebagai pelanggaran sangat berat dalam kedua sistem
hukum. Dalam banyak komunitas adat, kasus ini biasanya diselesaikan melalui
musyawarah adat yang menghasilkan sanksi berupa denda adat, pengucilan sosial,
atau pengusiran pelaku demi memulihkan keseimbangan masyarakat. Dalam
konteks hukum Islam, para tokoh agama memandang perbuatan tersebut sebagai
jarimah yang sangat berat, sehingga mendorong penerapan sanksi ta‟zir yang
tegas sesuai pertimbangan kemaslahatan. Temuan empiris menunjukkan bahwa
meskipun nilai dasar hukum adat dan hukum Islam serupa dalam menempatkan
perlindungan anak sebagai prioritas, praktik penyelesaian di lapangan sering
terkendala oleh faktor kekuasaan pelaku dalam keluarga, budaya malu, serta
keterbatasan pemahaman masyarakat tentang mekanisme hukum formal.

Kata Kunci : Pemerkosaan anak kandung, hukum adat, hukum Islam, yuridis
empiris, sanksi adat, ta‟zir, perlindungan anak.