"Nurcahaya, Manajemen Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Provinsi Jambi, Disertasi, Manajemen Pendidikan Islam, 2024.
Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana manajemen Kementerian Agama provinsi Jambi dalam menerapkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah Kementerian Agama provinsi Jambi dengan melibatkan kepala dan karyawan Kanwil, ketua satuan tugas halal, LPH, LP3H, MUI, dan masyarakat pelaku usaha. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan jenis penelitian kualitatif.
Hasil penelitian meliputi: 1) Urgensi BPJPH bagi masyarakat Jambi ialah memberi kepastian hukum jaminan produk halal dengan merumuskan kebijakan, mengkoordinasi kerjasama Satgas halal, sebagai gerbang pertama penentu proses dan jaminan pemerataan sertifikat halal. 2) Manajemen implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 di Provinsi Jambi menggunakan manajemen kolaboratif. Semua kegiatan telah terencana dengan baik, dan pengawasan serta pemeriksaan dilakukan oleh BPJPH, LPH, LP3H, dan MUI sesuai dengan deskripsi pekerjaan dari undang-undang. 3) Tingkat pengetahuan masyarakat tidak dapat disamaratakan. Pelaku usaha yang melakukan pendaftaran sertifikat halal sudah mencapai tingkat aplikasi, analisis, dan sistesis. Sedangkan sebagian besar lainnya baru mencapai tahap mengetahui bahwa produk harus halal namun belum memahami kewajiban sertifikat halal. 4) Faktor penghambat dan pendorong implementasi adalah aspek subtantif seperti dokumen tidak lengkap, minim modal, keterbatasan internet, jarak tempuh jauh, keterbatan tempat dan alat telusur produksi, website BPJPH mengalami error system, conflict interest dalam Satgas halal. 5) Upaya Kementerian Agama Provinsi Jambi meningkatkan pengetahuan masyarakat ialah kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi untuk mendirikan LPH, memaksimalkan sosialisasi dan pendampingan, memaksimalkan pelayanan program SEHATI pada aplikasi SIHALAL, dan memberi dana bantuan UMK.
Kesimpulannya bahwa implementasi undang-undang tersebut berjalan baik dengan pola manajemen kolaboratif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Agama agar memaksimalkan sosialisasi dan pendampingan ke daerah.
Kata kunci: manajemen implementasi, jaminan produk halal, pengetahuan masyarakat.
"