ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan pemerintah
terhadap pelaksanaan financial technology (fintech) di Kota Jambi, khususnya
dalam kaitannya dengan upaya mendorong inklusi keuangan dan peningkatan
ekonomi masyarakat. Fokus utama penelitian terletak pada peran strategis
Pemerintah Kota Jambi dalam membentuk kebijakan yang mendukung ekosistem
fintech yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap sejumlah informan
kunci, termasuk perwakilan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan layanan
fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah
dilaksanakan melalui berbagai strategi, seperti pembangunan infrastruktur digital,
peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan
lembaga regulator dan pelaku industri fintech. Kebijakan-kebijakan tersebut
terbukti mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital,
mempercepat proses transaksi usaha, serta meningkatkan kapasitas ekonomi
UMKM di wilayah Kota Jambi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan
pelaksanaan fintech sangat bergantung pada sinergi kebijakan lintas sektor serta
komitmen pemerintah daerah dalam mengadaptasi perkembangan teknologi ke
dalam strategi pembangunan ekonomi lokal. Temuan ini memberikan kontribusi
terhadap pengembangan kajian kebijakan publik di bidang transformasi keuangan
digital dan implikasi praktis bagi tata kelola ekonomi berbasis teknologi di daerah
Kata Kunci: Fintech, Inklusi Keuangan, Kebijakan Pemerintah.