ABSTRAK

Penetapan awal masa iddah oleh Hakim Pengadilan Agama
merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam, karena
masa iddah memiliki kedudukan yang sangat vital dalam
menentukan hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian.
Dalam konteks ini, ada perbedaan pandangan diantara mazhab
mazhab fiqih mengenai cara penetapan awal masa iddah, terutama
antara mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanafi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji dasar dasar hukum yang digunakan oleh Hakim
Pengadilan Agama Sengeti dalam menentukan awal masa iddah,
serta perbandingan pendapat antara Mazhab Syafi‟i dan Mazhab
Hanafi dalam menetapkan masa iddah setelah perceraian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual
dengan studi komparatif untuk menganalisis perbedaan dan
persamaan pandangan antara kedua mazhab tersebut, serta
dampaknya terhadap praktik hukum di Pengadilan Agama. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan
signifikan antara Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanafi, Hakim
Pengadilan Agama Sengeti cenderung mengacu pada keputusan
yang lebih fleksibel kemudian disesuaikan dengan kondisi konkret
kasus yang diajukan dan mengikuti cara perhitungan Mazhab
Syafi‟i dalam penentuan awal masa iddah, yakni tiga kali suci.
Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan hukum keluarga islam, khususnya dalam penetapan
masa iddah yang lebih adil dan tepat sesuai dengan ketentuan
agama dan kebutuhan masyarakat.
Kata kunci: Masa Iddah, Hakim, Mazhab Syafi‟i, Mazhab Hanafi,
Perceraian.