ABSTRAK

Permasalaham terkait pergudangan karet di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
merupakan sebuah pemasalahan yang kerap terjadi selama beberapa tahun
terakhir. Permasalahan terkait Izin Tanda Daftar Gudang yang kerap ditemukan
oleh Pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pergudangan, dijelaskan bahwa bahwa
setiap pergudangan haruslah memiliki izin Tanda Daftar Gudang sebelum
melakukan usahannya. Namun dalam hal ini banyak ditemukan pergudangan karet
di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi yang tidak memiliki izin Tanda Daftar
Gudang tersebut,. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pemerintah
Kota Jambi dalam menegakan hukum administrasi terhadap gudang karet yang
melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2010
Tentang Pergudangan. Hal ini dikarenakan, selama beberapa tahun terakhir
permasalahan terkait pergudangan karet di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
dirasa Cukup Tinggi. Oleh karena itu penegakan hukum administrasi terhadap
gudang karet di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi perlu dilakukan. Penelitian ini
dilakukan dengan metode jenis penelitian hukum empiris yang mana penelitian ini
dilakukan dengan wawancara langsung dari narasumber. Lokasi penelitian
dilakukan di Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Pendekatan yang dilakukan adalah secara
kualitatif yang mana pendekatan tersebut memaparkan secara deskriptif berbagai
hasil wawancara dan data yang didapat. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan penulis, bahwasanya penegakan hukum administrasi dilakukan oleh
Pemerintah Kota Jambi masih berbagai macam kendala. Kendala berupa faktor
pelanggaran yang terjadi di masyarakat sehingga adannya beberapa kendala dalam
proses penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Jambi.
Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Pergudangan, Kecamatan Paal
Merah