ABSTRAK

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagimana penerapan
hukum terhadap pengalihan jalur angkutan batubara di Provinsi Jambi Faktor
yang menghambat pengalihan jalur khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi.
Tujuan dari penelitaian ini adalah ingin memberikan penjelasan dan analisis
untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pengalihan jalur angkutan batubara
di Provinsi Jambi, dan untuk mengetahui Faktor yang menghambat pengalihan
jalur khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi. Metode Penelitian yang
digunakan adalah pendekatan yuridis empirs. Penulis menggunakan pendekantan
yuridis empiris karena sasaran penelitian ini adalah khasus nyata yang di teliti
secara langsung terjun lapangan, untuk mendapatkan data empiris berupa
wawancara langsusng dengan responden terkait. Berdasarkan hasil penelitian
tentang penerapan hukum terhadap pengalihan jalur angkutan batubara di
Provinsi Jambi diketahui bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah
melakukan upaya penegakan secara langsusng berdasarkan Pasal 1 Angaka 5
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jo Peraturan Daerah
Provensi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Jalan Umum dan Jalan khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara Dan
Kelapa Sawit, sudah mengatur dengan tegas, namun keyatan dilapangan belum
berjalan sebagaimana mestinya karena masih terdapat kendala berbagai faktor
penghambatnya seperti sanksi dari peraturannya tidak ada minimal hukuman bagi
pelaku yang melanggar, dan penegak hukumnya juga atau oknum penegak
hukumnya yang membuat proses penegakan hukumnya terhambat, serta faktor
masyarakat yang peling berpengaruh menghambat terhadap
penegakanhukumnya.
Kata Kunci: Angkutan Batu Bara, Pengalihan Jalur, Batu Bara, Provinsi Jambi.