ABSTRAK

Pentingnya penegakan kode etik dikarenakan banyaknya anggota
penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan
bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dari hal itu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pelanggaran kode etik yang
dapat menjadi alasan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum dan
implikasi hukum dari putusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu dalam memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi. Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian
Yuridis Normatif yang bersifat Deskriktif, yakni penelitian yang memberikan
gambaran atau merumuskan suatu masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang
ada. Penelitian ini menggunakan data pustaka sebagai data utama. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi wacana dari buku,
atau literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, mengelompokkan buku
atau literatur tersebut mana yang sumber primer dan mana yang sumber sekunder,
Menuangkan dan menggali pemikiran-pemikiran tersebut ke dalam tulisan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
Kualifikasi Pelaku pelanggar kode etik khusunya dalam kode etik pemilu terdapat
3 (tiga) tingkatan sanksi yang bisa dijatuhkan kepadanya, yakni : (1) teguran
tertulis; (2) pemberhentian sementara; atau (3) pemberhentian tetap tergantung

tingkat pelanggaranya selanjutnya implikasi dari Putusan DKPP No. No. 89-PKE-
DKPP/II/2021 hanya terbatas pada pemberhentian tetap kepada Adithiya Diar

sebagai anggota KPU Kota Jambi, tanpa memiliki pengaruh sedikitpun terhadap
hasil akhir maupun tahapan dari proses Pemilukada Kota Jambi 2021.

Kata Kunci : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kode Etik.
Pemberhentian anggota KPU, Putusan DKPP.