ABSTRAK

Penelitian ini menemukan bahwa pertama, eksistensi hukum adat Minangkabau
dalam mengatur tindak pidana perzinahan di Kenagarian IV Koto Pulau Punjung,
Kabupaten Dharmasraya, masih relevan dan memiliki ciri khas tersendiri. Sanksi
adat yang diterapkan terhadap pelaku perzinahan mencakup berbagai jenis, mulai
dari pengucilan sementara hingga pengusiran permanen dari komunitas. Sistem
peradilan adat di Nagari Empat Koto Pulau Punjung menekankan prinsip
kebenaran dan keadilan yang bersumber dari ajaran Islam. Proses peradilan adat
Minangkabau melibatkan prosedur yang mirip dengan Pengadilan Negeri,
termasuk proses dakwah dan jawab serta peran saksi dalam persengketaan.
Pembuktian pelanggaran hukum pidana adat diatur dalam Undang-Undang Nan
Dua Belas yang terbagi menjadi dua bagian, yakni pembuktian kesalahan dan
pendakwaan terhadap pelanggaran adat. Kedua, hukum adat Minangkabau
berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat di
Kenagarian Pulau Punjung dengan mengintegrasikan prinsip "adat basandi syarak,
syarak basandi Kitabullah." Struktur hukum adat Minangkabau yang berjenjang
memastikan penyelesaian kasus pidana dari tingkat keluarga hingga nagari
dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Peran niniak mamak
sebagai hakim dalam peradilan adat memberikan kepastian bahwa keputusan yang
diambil sesuai dengan adat dan syariat Islam. Sanksi adat yang diterapkan
bervariasi, mulai dari teguran hingga rehabilitasi, dengan tujuan mengembalikan
keharmonisan masyarakat. Faktor-faktor seperti penegak hukum, masyarakat, dan
regulasi nagari mempengaruhi penerapan sanksi pidana adat, dengan tantangan
seperti belas kasihan terhadap pelaku dan kurangnya regulasi yang rinci.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat meberikan wawasan yang berguna bagi
perkembangan pemikiran dan praktik hukum Islam dalam konteks lokal yang
kaya budaya di Kabupaten Dharmasraya.
Kata Kunci: Hukum adat Minangkabau, perzinahan, sanksi adat, peradilan
adat, Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.