ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan anak
korban kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi, hambatan yang dihadapi oleh
DP3AP2 Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan perlindungan anak korban
kekerasan diprovinsi Jambi, serta untuk mengetahui harmonisasi peraturan
perundang-undangan perlindungan anak. Dalam penelitian ini penulis mengambil

jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-
undangan (statute approach). Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
Adapun data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara
penulis dengan pimpinan dan pegawai DP3AP2 Provinsi Jambi dan data sekunder
yang diperoleh dari jurnal serta buku. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini
adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi sudah mengimplementasikan perlindungan anak korban
kekerasan sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk perlindungan
terhadap anak korban kekerasan secara abstrak dan konkret dari DP3AP2 Provinsi
Jambi berupa pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan
anak, serta memberikan pendampingan dan pemenuhan hak anak korban
kekerasan. Hambatan yang dihadapi oleh DP3AP2 yaitu; 1). Masih merasa tabu
atau malu untuk melaporkan ketika terjadi kekerasan seksual, 2). Kurangnya
pemahaman tentang konsep perlindungan anak 3). Keterbatasan sarana dan
prasarana, 4). Keterangan Korban. Kemudian peraturan perundangan-undangan
perlindungan anak pada saat ini tidak ada tumpang tindih. Perppu No. 1 Tahun
2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, namun karena adanya potensi disharmonisasi terkait
perlindungan anak, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak yang telah menambah beberapa substansi dan merubah
beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak, UU ini telah memenuhi seluruh prinsip-prinsip yang
menjadi dasar pengujian.
Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Anak, Harmonisasi