ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk untuk menjelaskan ketentuan mengenai pelaksanaan
pembayaran uang paksa menurut UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan menguraikan dengan berpedoman pada buku panduan
hukum terkait pembayaran uang paksa dalam peradilan tata usaha negara
dijelaskan dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian
hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakuknan diperoleh bahwa Pengenaan uang paksa sebagai sanksi
administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sangat penting dalam
memastikan pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Uang paksa tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi lebih sebagai
alat untuk memaksa pihak yang kalah dalam sengketa administrasi negara agar
segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Sanksi ini
bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, dengan memberikan tekanan agar
keputusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, namun juga dapat
diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, prinsip kewibawaan
pengadilan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan dapat tetap terjaga, serta
menghindari ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang berpotensi
merugikan pihak yang berhak.

Kata Kunci: PTUN, Sanksi Administratif, Uang Paks