ABSTRAK

Nama : Hilda Febrina
Nim : 105210277
Judul : Collaborative Governance Dalam Pengawasan Penggunaan

Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Jambi

Penelitian ini membahas penerapan Collaborative Governance antara Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi dengan PT Bohai
Drilling Service Indonesia (BDSI) dalam pengawasan penggunaan Tenaga Kerja
Asing (TKA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
collaborative governance antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jambi dengan PT Bohai Drilling Service Indonesia dalam pengawasan penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA). Penelitian ini di dasari karena banyak perusahaan di
Provinsi Jambi yang masih mempekerjakan TKA tanpa izin resmi, yang seharusnya
dikenai denda atau sanksi administratif sesuai ketentuan. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan
data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi
terhadap informan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
dan PT. Bohai Drilling Service Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
Pertama, proses penggunaan TKA di Provinsi Jambi telah mengikuti prinsip
Collaborative Governance sesuai PP No. 34/2021 dari pengajuan RPTKA daring
hingga pengesahan izin kerja, namun pengawasan terkendala minimnya pelatihan,
keterlambatan pelaporan, dan tidak dilaporkannya berakhirnya kontrak. Kedua,
pengawasan didukung SDM kompeten, pemahaman regulasi, keterampilan
komunikasi lintas budaya, pelatihan rutin, regulasi jelas, penegakan hukum tegas,
serta transparansi, tetapi masih terkendala kelalaian pelaporan, keterbatasan
informasi, dan sistem pelaporan yang belum digital sehingga mempersulit
pemantauan dan berpotensi menimbulkan status ilegal TKA. Ketiga, strategi
perbaikan meliputi sanksi administratif, denda, pencabutan pengesahan bagi
pelanggaran berulang, serta langkah transparan, terkoordinasi, edukatif, dan
berbasis sistem informasi bersama, monitoring terpadu, dan forum rutin untuk
menegakkan kepatuhan.administrasi, dan memastikan seluruh TKA bekerja secara
legal.
Kata kunci: Collaborative Governance, Tenaga Kerja Asing, Pengawasan,
Disnakertrans, PT Bohai Drilling Service Indonesia.