Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana usaha penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah mengenai penebangan hutan penyanggah secara ilegal di Desa Suban Tanjung Jabung Barat. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus penebangan hutan yang diperkirakan telah terjadi dari tahun 2004 sampai dengan sekarang dalam menerapkan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah tersebut. Tujuan tersebut antaranya adalah untuk mengetahui pelaksanaan penebangan hutan, penegakan hukum, dan upaya dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30. Skripsi ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan teknis analisis studi kasus, dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan penebangan hutan penyanggah Bukit 30 dilakukan di kawasan hutan milik pemerintah dengan menggunakan mesin chainsaw. Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 terdapat beberapa tindakan atau usaha-usaha untuk menanggulangi terhadap pelaku penebangan hutan yaitu dengan memasang plang-plang pemberitahuan, melakukan sosialisasi, dan melakukan patroli untuk pengamanan hutan. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya penebangan hutan yaitu pertumbuhan penduduk, faktor ekonomi, dan keserakahan. Dan adapun hambatan atau kendala yang dialami aparat penegak hukum yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kawasan hutan, jarak tempuh yang jauh, minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan dana, dan akan terjadi konflik atau perlawanan masyarakat terhadap petugas apabila hukum diterapkan. Ketiga, dalam upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 yaitu dengan membuat pemberitahuan berupa himbauan seperti memasang plang-plang, melakukan pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat, melakukan patroli, melakukan razia, melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk ikut menjaga hutan, dan meningkatkan SDM petugas baik dalam jumlah personil serta sarpras.