Disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 oleh pemerintah telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat terutama DPW FPI Kota Jambi karena mereka menganggap itu adalah sebuah aturan yang mengekang kebebasan berdemokrasi bagi ormas islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yang digunaka sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai adalah Ketua Umum FPI kota Jambi, serta fungsionaris atau pengurus FPI kota Jambi periode2016-2021. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana undang-undang ormas yang banyak dikritisi oleh ormas-ormas islam karena menghilangkan proses peradilan. Padahal penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu kunci atau pilar dalam negara hukum dan penegakan hak asasi manusia, mengingat organisasi masyarakat merupakan salah satu manifestasi hak konstitusional warga Negara dalam bidang kebebasan berkumpul dan berserikat. Potensi kesewenang-wenangan pemerintah serta peluang tereduksinya kebebasan hak berkumpul dan berserikat menjadi terbuka semakin luas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya undang-undang tersebut adalah dapat mengekang kebebasan berserikat dan kebebasan beorganisasi karena semakin ketatnya sistem hukum yang ada, semakin memburuknya hubungan antara ormas dan pemerintah karena tidak adanya system hukum yang berpihak kepada ormas malah justru semakin mengancam pembubaran suatu ormas, Pemerintah dapat sewaktu waktu membubarkan ormas yang bersebrangan dengan pemerintah dengan alasan anti pancasila dan lain sebagainya tanpa proses peradilan dan pemberian hak pembelaan terhadap ormas.