AGUSTINA, NOVA (2024) HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30 P/HUM/2018. Other thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Full text not available from this repository.Abstract
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh pemahaman mengenai hak politik mantan terpidana korupsi dalam pemilihan umum yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017Tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui pencalonan anggota legislatif yang berstatus mantan terpidana korupsi dalam pemilu 2024 dan untuk mengetahui hak politik yang diterima oleh mantan terpidana korupsi dalam pencalonan pada pemilu 2024. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kasus dengan metode pengumpulan data melalui buku kerja, laporan penelitian, skripsi, jurnal dan buku. Berdasarkan penelitiian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, mantan terpidana korupsi tetap memiliki hak-hak lainnya sebagai warga negara walaupun sudah berstatus mantan terpidana korupsi karena melakukan suatu kejahatan salah satu hak nya yaitu hak politik untuk ikut serta dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Kedua, pemberian hak politik bagi mantan terpidana korupsi merujuk kepada undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 181 huruf g yang menetapkan syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana. Ketiga, putusan hakim mahkamah agung nomor 30P/HUM/2018 seorang lucianty adalah seorang warga negara indonesia yang bertempat tinggal di kota palembang berstatus mantan terpidana dinyatakan boleh maju mencalonkan sebagai anggota legislatif dengan syarat mengemukakan dirinya kepada publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana dengan bukti surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional. Keempat, beberapa alasan mengapa diperbolehkan seorang mantan terpidana korupsi mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif karena dianggap melanggar undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Nadia Rezky |
| Date Deposited: | 11 Dec 2025 08:00 |
| Last Modified: | 11 Dec 2025 08:00 |
| URI: | http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/3918 |
