"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst antara Partai Prima selaku Penggugat dengan KPU selaku tergugat. Adapun Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst, dan relevansi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor757/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Metode Penelitian ini merupakan Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis data bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst yang menyatakan untuk menghukum KPU selaku tergugat dalam amar putusan yang ke lima untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu tahun 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan atas fakta yang ditemukan oleh hakim, KPU dinilai telah malakukan beberapa kesalahan. KPU dinilai tidak menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 untuk memberikan kesempatan kepada partai prima untuk memperbaiki dokumen persyaratan sehinga menimbulkan kerugian. Untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil, serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan oleh tergugat dalam hal ini KPU.

"