"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kelurahan Simpang Rimbo dalam melaksanakan penataan admnistrasi kependudukan warga setelah terbentuknya kelurahan baru, kendala yang dihadapi dalam penataan dan penertiban administrasi kependudukan warga dan peran masyarakat dalam mendukung tertib administrasi kependudukan setelah terbentuknya kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan fokus penelitian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan simpang rimbo dalam melaksanakan pendataan ulang dan pemutakhiran data penduduk di kelurahan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan simpang rimbo dalam melaksanakan penataan administrasi kependudukan setelah terbentuknya kelurahan baru sudah cukup baik dan optimal dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada warga untuk segera mengurus dokumen penduduk dan diwajibkan memiliki KK dan KTP yang baru, membentuk forum komunikasi serta para RT ditegaskan untuk melakukan sensus penduduk dan mendata kembali warganya, bekerja sama dengan petugas dukcapil dan para RT melakukan layanan jemput bola, menyediakan layanan satu pintu, membuat sistem informasi berbasis online untuk memudahkan warga mengakses layanan secara digital. Dengan adanya kebijakan itu, masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki data kependudukan yang akurat serta terlibat aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan kerja sama dengan RT. Peran masyarakat dalam mendukung tertib administrasi sangat berpengaruh pada pelayanan publik dan pembanguan lokal. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang tertib administrasi, keterbatasan waktu dan tenaga sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang kurang memadai.
"