Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap penentuan kadar mut’ah dan nafkah iddah di Pengadila Agama Sengeti pada perkara Nomor 377/Pdt.G/2017/PA.Sgt, ingin mengetahui dasar hukum hakim dalam menentukan kadar mut’ah dan nafkah iddah di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1b pada perkara Nomor 377/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi atau studi literaturan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, dalam memutuskan penentuan kadar mut’ah dan nafkah iddah ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim. Yakni, adanya gugatan balik/rekonpensi dari istri yang menuntut nafkah iddah dan mut’ah, dan dalam ex officio hakim. Selain itu hakim juga melihat fakta-fakta dalam persidangan, ketarangan saksi-saksi, serta berdasarkan asas kepatutan dan keadilan yakni tidak membebankan pada suami, melihat bagaimana kemampuan suami, pekerjaan suami, lamanya pernikahan, serta berapa penghasilan suami perbulan. Kedua, dalam pengambilan putusan kadar nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama Sengeti telah sesuai dengan hukum yang berlaku, ini dibuktikan dengan penerapan hak ex officio pada Q.S Al-Baqarah Ayat 233, Pendapat Imam Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah jilid 2 halaman 109, Pasal 80 Ayat 4 angka (1) KHI. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, Q.S Al-Baqarah Ayat 241. Pasal 80 Ayat 7, 149 Ayat 2, dan 152 KHI, doktrin dalam kitab Iqna’, Juz IV, halaman 46, doktrin dalam kitab al-Mahazzab Juz II halaman 176.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Mut’ah, Nafkah Iddah