Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengenai pengelolaan hasil sedimentasi laut. Persoalan ini penting diperhatikan secara seksama karena pengalihan domain operasi industri ekstraktif ke wilayah pesisir dan laut berpotensi besar menimbulkan kerugian sosio – ekologis dan mengancam keamanan maritim. Terlebih lagi, kebijakan ini merupakan re-aktivasi kebijakan yang sama pasca diberhentikan selama dua dekade sejak tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pokok – pokok aturan yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta mengetahui eksistensi Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di Laut terhadap Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan data yang diperoleh melalui kepustakaan (library research), dan selanjutnya data dianalisis secara normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengerukan Sedimentasi Laut dan Ekspor Pasir Laut ini bisa merusak Lingkungan yang ada disekitarnya. Selain itu bisa menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, pulau tenggelam, kerusakan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya, penggelapan volume dan harga pasir laut, terjadinya penyelundupan pasir laut ke luar negeri, kegiatan penambangan pasir laut secara ilegal, eksploitasi pasir laut secara berlebihan, bahkan persaingan usaha secara tidak sehat.
Kata Kunci: Tinjauan, Yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor"