Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Disharmonisasi antara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Faktor yang Menyebabkan terjadinya pertentangan antar peraturan yang mengatur tentang pemotongan upah buruh. Bagaimana ketentuan dan bentuk Kontradiktif yang ditimbulkan dengan adanya Pengaturan upah buruh dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif guna menganalisis data dengan cara studi kepustakaan pada data sekunder yang lebih khusus membahas tentang norma-norma yang terkandung mengenai ketentuan upah minimum. Adapun informasi daripada penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang kebijakan upah buruh di berbagai peraturan di Indonesia. Setelah itu diambil kesimpulan dengan pola pikir deduktif, yakni yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan tentang upah buruh dalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 yang mengatur pemotongan upah buruh bersifat kontra dengan peraturan lainnya yang mengatur tentang upah minimum pekerja dikarenakan besaran pemotongan upah yang ditawarkan di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan melebihi batas minimum pemotongan upah buruh yang faktanya telah tegas larangannya pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan pembentukan peraturan ini adalah pemerintah ingin menciptakan sistem pengupahan yang adil, sederhana, dan terproteksi. Buruh menolak adanya peraturan ini. Peraturan dari Menteri Ketenagakerjaan belum secara optimal mendukung peningkatan kesejahteraan buruh. Hal ini dikarenakan ada kebijakan baru dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang kontradiktif dengan tujuan kesejahteraan buruh.