UPAYA MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI SANKSI ALTERNATIF BAGI PELAKU KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PIDANA UMUM DAN PIDANA ISLAM

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berada dalam tahap yang
mengkhawatirkan. Karena berdasarkan kriteria, korupsi di Indonesia itu
sudah dalam posisi yang berat, seperti melawan hukum dan sekaligus
menyalahgunakan jabatan yang tujuannya mendapatkan materi yang
bukan saja untuk memperkaya diri sendiri melainkan juga untuk
kelompoknya sekalian merugikan keuangan negara. Sementara dari
pandangan hukum pidana Islam, kejahatan korupsi menempati posisi yang
paling parah dikarenakan Nabi Muhammad saja tidak berkenan untuk
mensholati jenazah seorang koruptor. Untuk kejahatan korupsi ini,
hukumannya diserahkan pada pemerintah atau bisa diwakili oleh hakim
karena termasuk dalam hukum ta’zir.
Biar tidak menjadi wacana saja, harus ada strategi yang diterapkan
supaya tujuan memiskinkan pelaku korupsi sebagai salah satu cara untuk
membuat jera, bisa terwujud. Namun meskipun demikian, harus ada
batasan supaya strategi pemiskinan koruptor itu tidak melenceng dari
aturan dan undang-undang yang berlaku, baik dalam pandangan hukum

pidana umum maupun Islam. Batasannya adalah berdasar isi Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi 31/1999 dengan penerapan ancaman

hukuman ambang batas atas dan maksimal. Sedangkan dalam pandangan
hukum Islam, sangat fleksibel karena Quran dan Hadits tidak secara
spesifik menyebutkan hukumannya seperti apa. Jadi kalaupun diterapkan
hukuman yang tertera dalam undang-undang tersebut, selama masih
dalam koridor hukum, sah-sah saja untuk diterapkan.
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui kriteria korupsi,
strategi yang tepat untuk menerapkan upaya pemiskinan pada koruptor,
dan mengetahui batasan dalam menerapkan hukuman tersebut dalam
pandangan pidana umum dan pidana Islam. Sedangkan metodologi yang
dipergunakan di penulisan tesis ini memakai pendekatan doktrinal atau
studi pustaka di mana penulis mencari bahan-bahan hukum, baik yang
primer, sekunder, maupun yang tertier. Semua itu untuk menguatkan
paparan penulis mengenai upaya pemiskinan bagi koruptor di Indonesia.