ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewenangan Inspektorat Provinsi Jambi sebagai bagian dari
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penegakan hukum
administrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Latar belakang penelitian ini
berangkat dari adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang menuntut
pengawasan proaktif dan preventif dengan praktik di lapangan yang masih bersifat
reaktif dan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum, melalui studi kepustakaan serta pengumpulan data
primer berupa wawancara dan observasi di Inspektorat Provinsi Jambi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Inspektorat Provinsi Jambi mencakup
audit, reviu, evaluasi, serta monitoring terhadap potensi penyalahgunaan wewenang
dan pelanggaran administrasi. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan belum
optimal karena adanya keterbatasan struktural, ketergantungan pada Sekretaris
Daerah, serta rendahnya kapasitas dan sertifikasi auditor internal. Kondisi ini
menyebabkan peran Inspektorat dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang
belum signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan
kelembagaan, peningkatan kompetensi auditor, serta independensi struktural agar
fungsi pengawasan dapat berjalan efektif dan berkontribusi nyata terhadap
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kata kunci: Inspektorat, APIP, kewenangan, hukum administrasi,
pengawasan