"Kegentingan memaksa memiliki pengertian dan makna yang sangat beragam dan
menjadikan wewenang presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa
tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maka,
dalam hal inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kebijakan kegentingan yang
memaksa dalam proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undangundang. Kewenangan untuk mengatasi dan bertanggug jawab dalam sebuah kondisi
yang darurat terletak ditangan kepala negara yaitu presiden. Dasar kewenangan ini
yang memberikan hak wewenang kepada kepala negara/presiden untuk membentuk
suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang pada dasarnya adalah
berfungsi sebagai undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah normatif, suatu metode yang dikonsepkan sebagai kaidah atau
suatu aturan yang merupakan pedoman berperilaku manusia dan berlandaskan normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
dilakukan berdasarkan riset yang bersumber pada data kepustakaan, sehingga terdapat
pengertian pemahaman atas kebijakan penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan
bahwa dalam putusan yang keadaannya mendesak atau dalam keadaan genting, yang
mengharuskan pemerintah mengeluarkan peraturan baru terdapat 3 syarat yang harus
terpenuhi yaitu adanya keadaan yang mendesak, Undang-Undang yang dibutuhkan
tersebut belum ada, ada Undang-Undang tapi tidak memadai atau adanya kekosongan
hukum. Kewenangan Presiden dalam menanggulangi masalah yang ada sehingga
diharuskan mengeluarkan peraturan baru yang disebut Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang. Utuk menerapkan peraturan tersebut diperlukan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, menimbang bahwa Perpu berkedudukan
sama dengan Undang-Undang. Sehingga, tanpa persetujuannya peraturan tersebut
harus segera dicabut."