"ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah provinsi tentang pengelolaan pertambangan batu bara dengan terbitnya perpres nomor 55 tahun 2022. Adapun penelitian ini terfokus pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam izin pertambangan batu bara pasca disahkan perpres nomor 55 tahun 2022 serta bagaimana tinjauan hukum positif dan siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam pengelolaan pertambangan Batubara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research). Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, Pertama, Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara pada butir (b) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan (empat) mil. Dan dibutir (k) pembinaan, dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang Setelah implementasi PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022, kebijakan pengelolaan batubara berubah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah khususnya Daerah Jambi hanya fokus kepada mineral dan Batuan. Kedua, menurut hukum positif dan siyasah, kebijakan Pemerintah pusat hanya menilai investasi pertambangan sebagai lahan subur untuk sumber pendapatan daerah (negara) dan menjanjikan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang, dan terus mengeluarkan IUP terhadap pengusaha yang akan melakukan pertambangan. sehingga bertolak belakang dengan qaidah umum fiqhiyyah, Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsipprinsip kemaslahatan, dan tidak sesuai hukum syara‟