Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama bagaimana implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan no.18 tahun 2021 di kecamatan kuala jambi kabupaten tanjung jabung timur, Kedua bagaimana dampak peraturan menteri kelautan dan perikanan No.18 Tahun 2021 terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ketiga bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meminimalisirkan dampak berkurangnya pendapatan nelayan di kecamatan kuala jambi kabupaten tanjung jabung timur Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang secara khususdigunakan untuk mendapatkan data berupa kalimat dan menekankan pada kualitas, metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber nelayan di Kecamatan Kuala Jambi. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 di kecamatan Kuala Jambi belum berjalan karena masyarakat nelayan masih menggunakan alat tangkap cantrang yang dilarang menurut peraturan ini. Namun, mereka semuanya merupakan nelayan kecil yang cantrangnya juga tidak besar. Sehingga ada dampak secara ekonomi yang dirasakan oleh nelayan karena peraturan ini karena mereka masih menggunakan alat cantrang, meskipun terdapat beberapa hal lain yang menimbulkan kekhawatiran misalnya jika terjadi patrol dari polisi air, mereka harus berhati – hati dalam melaut agar tidak ditindak. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan bantuan kepada nelayan dalam berbagai bentuk misalnya kepada nelayan yang melaut yaitu pompon, dan kepada nelayan non laut yaitu benih ikan, jaring dan peralatan budidaya ikan lainnya.