Maraknya lembaga pembiayaan yang sekarang dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk memiliki barang-barang elektronik secara cepat dan non tunai salah satunya di koperasi amanah umat sejahtera. Sehingga hal tersebut melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana paraktik dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian leasing di koperasi amanah umat sejahtera. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang pengumpulan datanya dengan pendekatan penelitian yuridis normative. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Amanah Umat Sejahtera tepatnya di Jl. Nusa Indah 1 RT. 04 Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Jambi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dalam pelaksanaannya sistem leasing syariah di Koperasi Amanah Umat Sejahtera sudah memenuhi rukun dan tiga syarat akad serta mengikuti ketentuan secara syari’ah karena tidak mengandung unsur kezhaliman, riba, dan tidak mendatangkan madharatnya dan sudah membantu konsumen yang tidak mampu membeli sepeda motor secara tunai. Dalam surat perjanjiannya Koperasi Amanah Umat Sejahtera tidak menyebutkan surat perjanjian pembiayaan namun surat perjanjian jual beli. Dalam surat perjanjian tersebut tida menyebutkan berapa yang didapatkan dari bagi hasil pembiayaan tersebut. Sedangkan dalam hukum positif pelaksanaan perjanjian ijarah muntahiya bittamlik di koperasi amanah umat sejahtera telah memenuhi syarat perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata) serta unsur-unsur perjanjian. Kedua, Menurut hukum ekonomi syariah akad ijarah muntahiya bittamlik pada kendaraan bermotor di Koperasi Amanah Umat Sejahtera adalah boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun Islam dan tidak menyalahi hukum syar’i. Namun dalam salah satu asasnya yaitu asas kejujuran dan kebenaran pembiayaan leasing di Koperasi Amanah Umat Sejahtera masih mengandung gharar karena dalam surat perjanjiaanya dibuat sebagai surat perjanjian jual beli bukan sebagai surat pembiayaan atau leasing dan dalam surat perjanjiaanya tida disebutkan berapa yang didapatkan lembaga pembiayaan Koperasi Amanah Umat Sejahtera mendapatkan keuntungan dari bagi hasil. Sedangkan jika ditinjau dalam hukum positif perjanjian ijarah muntahiya bittamlik timbul dari asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata) dan sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata).